Usia Pensiun PNS Tetap 56 Tahun, Perpanjangan 58 Tahun Khusus PNS Tertentu

dana-pensiun-pnsJAKARTA – Harapan PNS agar batas usia pensiun (BUP) diperpanjang menjadi 58 tahun tidak akan terealisasi. Pasalnya, dari hasil pembahasan tiga menteri (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri) dan Wakil Presiden Boediono, ditetapkan BUP 58 tahun tidak bisa dilakukan secara masal.

“Ini memang belum keputusan, tapi internal pemerintah sudah sepakat usia pensiun tetap 56 tahun dengan pertimbangan kemampuan keuangan negara,” kata MenPAN&RB, Azwar Abubakar dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI dengan paguyuban KemenPAN&RB, Selasa (27/11).
Meski BUP tetap 56 tahun, namun PNS yang masih produktif dan punya kompetensi akan diperpanjang menjadi 58 tahun. Untuk mengujinya, menurut Azwar akan dilakukan evaluasi oleh tim internal pemerintah.


“Nanti akan dievaluasi mana pegawai yang layak diperpanjang usia pensiunnya dan mana yang tidak. Apa kriterianya masih akan dibahas lanjut oleh pemerintah, tapi yang jelas tidak semua dipukul rata,” terangnya.

Mantan plt Gubernur Aceh ini menjamin, pegawai yang diperpanjang BUP-nya benar-benar layak dan bukan atas dasar like and dislike. Sebab, tidak semua jabatan PNS bisa diperpanjang BUP-nya, tapi hanya untuk kategori tertentu saja.

Sumber: menpan.go.id yang dikutip dari JPNN

Penataan Gaji PNS Masuk RUU ASN (Aparatur Sipil Negara)

Penataan gaji PNS hingga pejabat negara bersama tunjangannya akan diatur dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Aparatur Sipil Negara (ASN). Perombakan struktur gaji aparatur ini sebelumnya sudah digodok saat kepemimpinan Menpan&RB EE Mangindaan.

Saat itu, pemerintah tengah menyiapkan PP tentang penataan sistem penggajian mulai PNS golongan I hingga pejabat negara. Di mana sistem penggajiannya disesuaikan dengan beban kerja dan kinerja masing-masing pegawai.

“Kenapa kita harus ubah sistem penggajian PNS, karena sistemnya kacau balau. Antara pejabat struktural dan fungsional sangat jauh rentangnya. Begitu juga dengan pejabat eselon satu kementerian dengan lainnya jauh perbedaannya dan itu tidak didasarkan pada tingkat beban kerjanya,” kata Deputi SDM bidang Aparatur Kementerian PAN&RB Ramli Naibaho pada saat itu.

Karenanya, dalam PP nanti seluruh penggajian aparatur diubah dan disesuaikan dengan gradingnya. Artinya, meski sama-sama pejabat eselon satu atau dua, nominal yang diterima tidak akan sama. Sebab, didasarkan pada beban kerja serta tingkat kesulitannya.

Kini, ide pemerintah tersebut kembali dilontarkan Wamenpan&RB Eko Prasojo. Yang mengatakan, pemerintah akan merombak struktur gaji pokok plus tunjangan aparatur. Langkah majunya, perubahan struktur gaji ini nantinya akan dimasukkan dalam RUU ASN yang saat ini masih dibahas pemerintah dan DPR RI.

Terhadap usulan tersebut Wakil Ketua Komisi II Taufik Effendi mengatakan, struktur gaji pegawai memang perlu ditata lagi. Dia menilai sistemnya tidak relevan lagi dengan kondisi sekarang. Ketidakrelevanan itu salah satunya dilihat dari besarnya tunjangan daripada gaji pokok.

“Nah di RUU ASN ada diatur itu. Kalau gaji pokok harus lebih besar dari tunjangan. Tunjangan akan diterima bila pegawainya punya kinerja. Kalau tidak kerja, otomatis PNSnya tidak menerima tunjangan,” ujarnya.

Demikian juga dengan sistem penggajian di kalangan pejabat negara. Akan diatur, posisi gaji presiden lebih tinggi dibanding pejabat negara lainnya. Alasannya, karena tanggung jawab presiden lebih besar. Selain itu pejabat negara lainnya seperti Kajagung, Kapolri, menteri, gubernur, pejabat BUMN bertanggung jawab pada presiden.

“Kan anda tahu sendiri, gaji presiden lebih rendah dari gubernur BI. Tapi sekali lagi ini bukan karena ingin menaikkan gaji presiden atau DPR lantas ada UU ini. Namun semata-mata menata kembali pola penggajian di Indonesia agar sesuai asas keadilan,” tegas politisi Demokrat ini. (Esy/jpnn)

Sumber: jpnn.com